Optimalisasi Penggunaan Dana Desa, Pendamping Desa Lakukan Fasilitasi

 Pendampingan desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Dalam rangka melakukan optimalisasi Penggunaan Dana Desa agar Dana Desa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukkannya maka seorang Pendamping Desa bertugas mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian. Mereka bertanggung jawab memfasilitasi administrasi, pengelolaan dana desa, pengembangan BUMDes, serta peningkatan kapasitas aparatur desa sesuai peraturan Kemendesa

  Komitmen pendamping desa adalah suatu tekad  dan tanggung jawab untuk mendampingi desa secara profesional dan serius dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa harus kompeten dan memiliki power untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan desa, termasuk mengoptimalkan dana desa dan mendorong partisipasi masyarakat demi kemandirian desa.

     Mereka juga harus mampu menjalankan tugas pendampingan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga peningkatan kapasitas aparat desa dan masyarakat desa, serta mengorganisasi kelompok masyarakat desa. Sinergi dan koordinasi dengan berbagai elemen seperti pendamping lokal desa dan pemerintah kecamatan sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata.

Komitmen Pendamping Desa :

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan            desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kader pemberdayaan masyarakat             agar tercipta kader pembangunan desa baru.

3. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan                pelaksanaan pendampingan.

4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif dan                berwawasan lingkungan.

5. Sinergi dan Koordinasi

Sinergi antara pendamping desa dan pendamping lokal desa sangat penting untuk keberhasilan pembangunan desa.

Kerja sama yang erat dengan pihak kecamatan dan pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan desa berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

     Jadi, komitmen pendamping desa mencakup kesiapan dan kesungguhan untuk mendampingi desa secara profesional dan menyeluruh dalam memberdayakan masyarakat desa serta mengoptimalkan pembangunan desa demi tercapainya kemandirian dan kesejahteraan desa

Oleh: 

( TIM TA PM Kabupaten Pesisir Selatan)

PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK 2025

 

PILWANA-Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada bulan Desember 2025 akan melangsungkan Pemilihan Wali Nagari (PilWana), Pilwana akan dilangsungkan di 58 Nagari dari 182 Nagari dan di 14 Kecamatan yang ada di Pesisir Selatan.

Kepala DPMDPP-KB Pessel, Salman menyampaikan (pada salah satu media), pelaksanaan Pilwana di Pessel sesuai dengan petunjuk surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bagi daerah sudah siap secara anggaran.

“Salah satu poinnya, bagi daerah yang sudah punya anggaran dan berencana untuk melaksanakan Pilkades atau Pilwana boleh melakukan pemilihan serentak,” ungkap Salman saat diwawancarai wartawan.

Menurutnya, alasan pemerintah daerah melaksanakan Pilwana serentak di akhir tahun. Karena, pemerintah daerah menunggu peraturan pemerintah (PP).

Melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 400.10.2.2/269/DPMDPPKB/2025 pada tanggal 31 Oktober 2025 menyampaikan kepada Camat dan Pemerintah Nagari untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Wali Nagari 2025.

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan terdapat 4 Nagari yang akan melaksanakan Pilwana yakni Nagari Tapan, Pasar Tapan, Batang Arah Tapan, Ampang Tulak Tapan. Untuk pemilihan Wali Nagari akan dil pada tanggal 17 Desember 2025

IST Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) PIC Wilayah IV dalam Pengelolaan Pembukuan BUMNagari

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), diperlukan peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam hal ini Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa  terutama dalam hal pengelolaan dan pembukuan keuangan. Pengelolaan BUMNag yang baik menuntut adanya sistem pencatatan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Kegiatan

Ø  Meningkatkan kemampuan TPP dalam pembukuan dan pelaporan keuangan BUMNag.

Ø  Memperkuat pemahaman tentang tata kelola keuangan nagari yang transparan dan profesional.

Ø  Menanamkan nilai-nilai kepemudaan dalam pelaksanaan tugas pendampingan.

Ø  Meningkatkan motivasi dan semangat kerja TPP dalam mendorong kemajuan ekonomi nagari.

  Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di PIC wilayah IV yang meliputi Kecamatan Lunang, Silaut, Basa Ampek Balai Tapan, dan Ranah Ampek Hulu Tapan, dengan peserta terdiri dari Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

 Materi kegiatan mencakup:

ü  Teknik pembukuan sederhana bagi BUMNag.

ü  Penyusunan laporan keuangan periodik.

Hasil Kegiatan

Melalui kegiatan ini, TPP memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pembukuan BUMNag yang benar dan mampu menerapkannya dalam pendampingan di lapangan.

Kesimpulan

Kegiatan peningkatan kapasitas ini memberikan manfaat nyata bagi TPP dalam mendukung pengelolaan BUMNag yang lebih tertib dan profesional.

MUSYAWARAH ANTARA NAGARI SERAH TERIMA JABATAN DIREKTUR BUMNAGMA SINAR SILAUT MANDIRI DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN II BUMNAGMA LKD BINA SILAUT MANDIRI

 

Badan Usaha Milik Nagari Bersama ( BUMNagma ) Bina Silaut Mandiri melaksanakan transformasi dari DBM UPK ex PNPM Mandiri Perdesaan semenjak akhir tahun 2022, dengan jumlah asset sampai dengan akhir tahun 2024 berjumlah Rp. 3.312.935.627,- dan penyertaan dari 10 Nagari sebasar Rp. 200.000.000,- sehingga jumlah total Rp. 3.512.935.627,-

Pelaksanaan Musyawarah Antar Nagari yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 yang dihadiri oleh perwakilan dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut, Camat dan Pendamping Desa Kecamatan serta TAPM kabupaten Pesisir Selatan, Musyawarah Antar Nagari ( MAN )  Integrasi /  bergabung dua ( 2 ) Badan Usaha Milik Nagari Bersama yaitu BUMNagMa LKD Bina Silaut Mandiri dan BUMNagMa Reguler Sinar Silaut Mandiri dengan agenda Serah terima jabatan, sekaligus pelantikan Direktur BUMNagari Sinar Silaut Mandiri dari PLT Direktur lama Mas Didin  ke Direktur baru Arjon Nodi Dan Musyawarah Pertanggungjawaban ke II Badan Usaha Milik Nagari Bersama LKD Bina Silaut Mandiri.

Dari hasil laporan pertanggungjawaban ke II Badan Usaha Bersama Lembaga Keuangan Desa Bina Silaut Mandiri hingga akhir Desember 2024, terdiri dari dua pendapatan 1. Pendapatan usaha dari dana ex DBM ex PNPM MPd  sebesar Rp. 427.150.000,- di kurangi dengan Beban Administrasi Umum sebesar Rp. 238.987.670,- SHU sebesar Rp. 164.120.940,-. 2. Pendapatan usaha dari Penyertaan Modal Nagari Rp. 47.195.000,- di kurangi dari Total beban administrasi umum Rp. 19.751.018,- SHU sebesar Rp. 27.443.982

Pembagian  Sisa Hasil Usaha (SHU) yang menjadi Pendapatan Asli Nagari di ambil dari keuntungan Penyertaan Modal Nagari  sehingga setiap Nagari mendapatkan Rp. 551.000,-

Musyawarah Antar Nagari juga menyepakati di tahun 2026 Badan Usaha Milik Nagari Bersama LKD Bina Usaha Mandiri akan membangun kantor disekita Kantor Camat Silaut dengan lahan ukuran 15 M x 22 M dan luas  bangunan 7 m x 10 m dengan biaya Rp. 200.000.000,-

Penulis

SE TPP Kab. Pessel

Lembaga survei Prolog menempatkan Bpk.Yandri Susanto,selaku menteri desa,PDT pada  posisi menteri terbaik ke 3 dengan nilai 78,6% kepuasan publik atas kinerjanya.

#MenteriTerbaik

#YandriSusantoTerbaik

#YandriSusantoTOP

@prabowo

@YandriSusanto

@ArizaPatria

KEGIATAN KETAHANAN PANGAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIA KECAMATAN BATANG KAPAS

 

Tiga perempuan tidak menjadi halangan untuk membantu memperjuangkan Nasib Petani di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilia, yaitu  EGRI MISRAH MADHANI, IYA YULIANTI DAN ELINA PUTRI  mereka semua berperan sebagai Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMNagari Samudera Koto Nan Duo.

Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilia akan dijadikan Nagari Tematik Melon, karena masyarakat Nagari tersebut disamping sebagai petani padi sawah dinagari ini juga banyak menghasilkan buah Melon

Untuk kegiatan ketahanan pangan Badan Usaha Milik Nagari Samudera Koto Nan Duo melakukan kerjasama dengan Petani Melon khususnya yang punya lahan sendiri, kerjasama yang dilakukan adalah penanaman Melon untuk tahap pertama ini sebanyak 20.000 batang bibit Melon untuk dua tempat yang dijadikan kerjasama, pola kerjasama yang dilakukan adalah BUMNagari sebagai penyandang dana untuk Petani dan lahan serta pekerja dilakukan oleh Petani, setelah Panen Modal akan dikembalikan dan keuntungan akan dibagi menjadi 70 : 30 maksudnya 70% diberikan ke Petani dan 30% diserahkan ke BUMNagari. Sebelum modal diberikan ke Petani terlebih dahulu disepakati RAB yang akan terpakai untuk satu batang melon mulai dari pembibitan hingga panen buah dan RAB Awal penanaman melon  yang telah dibuat sebelumnya hanya Rp. 6.000,-/perbatang sehingga dana yang terpakai sebesar Rp. 120.000.000,- dana ini akan dipakai untuk pengelolaan lahan, Pagar, beli Musa, Pupuk, obat-obatan dan pekerja hingga sampai panen buah. Sampai umur 35 hari penanaman dan sudah adanya buah petani menyampaikan keluhan kepada pengurus BUMNagari karena dana mereka sudah habis dan kesulitan untuk menambah orang untuk bekerja, dari hasil koordinasi TPP, Wali Nagari, Pengurus BUMNagari dan orang yang sudah berpengalaman dalam pengelolahan tanaman Melon maka akan dilakukan adendum atau perobahan harga dari Rp. 6.000,-/batang menjadi Rp. 8.000,-/batang.

Untuk kedepan Badan Usaha Milik Nagari Samudera Koto Nan Duo diharapkan dapat menjadi penampung atau hilirisasi buah melon di Nagari Koto Nan IV Koto Hilia dan selanjutnya BUMNagari yang memasarkan dan mencari sipembeli, sehingga diwaktu Petani Panen secara besar harga tetap stabil, tidak merugikan petani karena melon mereka tidak terjual.

Kolaborasi TPP dengan BA KDMP

 

Business Assistant KDMP adalah tenaga pendamping profesional atau pelaku usaha yang ditugaskan untuk memperkuat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Tugas utamanya meliputi pendampingan administrasi, penyusunan proposal bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas UMKM di setiap 8-12 koperasi. Berpedoman kepada Surat Edaran (SE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2025 adalah tentang percepatan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk memberikan dukungan pengembalian pinjaman kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan KDMP bisa segera mendapatkan dukungan Dana Desa agar pinjaman usaha dapat disetujui dan dianggarkan pada APBDes 2026. Untuk itu sebelum dijadwalkan musdes khusus

Di nagari perlu dilakukan koordinasi antara TPP dengan

BA KDMP untuk berkolaboirasi dan menyamakan persepsi agar musdesus

Terlaksana mencapai out put yang ditetapkan.